Kasus pagar laut ini menjadi salah satu contoh nyata di mana perbedaan kebijakan mencerminkan dinamika kekuasaan yang rumit di tingkat elite.
Selain itu, Alifurrahman juga mencatat bahwa pagar laut yang melibatkan dua perusahaan dan individu tertentu ini telah dikonfirmasi memiliki legalitas seperti HGB dan SHM.
Namun, persoalan yang lebih mendalam adalah bagaimana proses pemberian izin tersebut dapat terjadi tanpa pertimbangan yang matang terhadap dampaknya bagi masyarakat, terutama nelayan.
Kasus ini juga membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana kebijakan yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat kerap kali menjadi ajang pertarungan kekuasaan.
Koordinasi yang lemah dan perbedaan pandangan di tingkat eksekutif menimbulkan kebingungan di publik sekaligus menghambat penyelesaian masalah secara efektif.***
Baca Juga: Klarifikasi AHY, Sertifikat HGB Pagar Laut Sudah Diterbitkan Sebelum Saya Tahu