bisnisbandung.com - Kasus pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang menjadi perhatian publik karena bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyiratkan adanya tarik-menarik kekuasaan.
Pegiat media sosial Alifurrahman menyoroti indikasi unjuk kekuatan antara pemegang kendali pemerintahan saat ini dengan pihak-pihak yang sebelumnya berkuasa.
Salah satu poin krusial dalam kontroversi ini adalah perbedaan sikap terkait penanganan pagar laut ilegal tersebut.
“Nampak seperti ada unjuk kekuatan antara penguasa dan mantan penguasa, antara dua kekuatan yang seolah-olah sampai sekarang masih sama-sama punya kekuasaan,” ucapnya dilansir dari youtube Seword TV.
Baca Juga: Laut Dikaveling, Rudi S Kamri: Bukti Bobroknya Rezim Jokowi!
Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas untuk membongkar pagar laut yang dianggap merugikan nelayan dan melanggar aturan.
Namun, pandangan berbeda muncul dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mengimbau agar pembongkaran ditunda untuk keperluan investigasi lebih lanjut.
Ketidaksinkronan ini dinilai mencerminkan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah.
Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam kasus pagar laut. Sebelumnya, program Lapor Mas Wapres, yang identik dengan Wakil Presiden Gibran, juga menjadi sorotan karena dianggap tidak terkoordinasi dengan arahan Presiden.
Baca Juga: Pro dan Kontra 100 Hari Prabowo-Gibran, Adi Prayitno: Apa yang Sudah dan Belum Tuntas?
“Ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya. Kalau kita ingat-ingat, dulu di awal-awal pemerintahan, tiba-tiba muncul aplikasi Lapor Mas Wapres,” tutur Alifurrahman.
Program tersebut menimbulkan persepsi publik bahwa ada penguatan personalitas Wapres di luar jalur hierarki yang seharusnya.
Ketidaksepahaman antara instansi pemerintah ini, menurut Alifurrahman, memperlihatkan tanda-tanda adanya dua pusat kekuatan yang sama-sama memiliki pengaruh signifikan.
Baca Juga: KPK Umumkan LHKPN Kabinet Merah Putih, Siapa Pemilik Harta Rp5,4 Triliun?