Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung kembali dengan kritik tajamnya terkait skandal sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan laut yang disebut-sebut melibatkan kekuatan besar antara pejabat pemerintah dan pengusaha.
Skandal ini menurut Rocky Gerung melibatkan pemberian izin yang melanggar logika hukum dan ekosistem lingkungan.
Dalam youtubenya Rocky Gerung mempertanyakan bagaimana mungkin kawasan laut yang seharusnya menjadi milik publik bisa diubah statusnya menjadi lahan dengan HGB atau SHM.
Baca Juga: Tak Disangka! Transformasi Gobind Vashdev 12 Tahun Nyeker Kini Pakai Sepatu
“Ini jelas di luar akal sehat. Laut tidak seharusnya dieksploitasi untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas Rocky Gerung.
Ia menyoroti bahwa pagar laut yang memanjang hingga 30 km diduga merupakan langkah awal dari proyek reklamasi besar-besaran.
Proyek ini membuka peluang monopoli akses laut oleh segelintir pihak dengan menutup akses para nelayan kecil.
Rocky Gerung menduga ada pelanggaran prosedur hukum dalam penerbitan sertifikasi tersebut.
Ia menyebut beberapa kementerian seperti BPN/ATR, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah turut berperan.
Baca Juga: Mengejutkan! Konten Kreator Ini Sebut Personal Branding akan Mati
Bahkan Rocky Gerung menduga ada keterlibatan sejumlah pejabat tinggi yang mungkin menerima gratifikasi atau melakukan kongkalikong dengan pengusaha besar.
“Kenapa negara membiarkan ini terjadi? Negara seharusnya melindungi hak rakyat bukan malah mendukung akumulasi kekayaan korporasi besar,” ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung juga mengkritik adanya konflik antara TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan terkait pembongkaran pagar laut ini.
Ia menyinggung bahwa beberapa sertifikat diterbitkan di era Presiden Jokowi baik pada tahun 2017 maupun 2023.
Baca Juga: Dokter Tifa Kecewa Presiden Prabowo Tidak Sesuai Ekspetasinya: Saya Pikir akan Seperti Soeharto