bisnisbadung.com - Prof. Ikrar Nusa Bhakti menyoroti praktik-praktik yang melibatkan kepentingan para konglomerat dan kekuasaan di Indonesia.
Menurutnya hal itu memberikan keuntungan besar bagi segelintir pihak, namun berpotensi merugikan masyarakat luas dan lingkungan.
Salah satu yang disoroti adalah bagaimana proyek swasta, seperti perluasan PIK 2, diubah menjadi proyek strategis nasional oleh Presiden Jokowi saat menjabat.
“Kita sangat khawatir adanya suatu perselingkuhan atau adanya suatu koalisi politik antara orang-orang terkaya di Indonesia dengan kekuasaan,” singgungnya dilansir dari youtube Ikrar Nusa Bhakti.
Baca Juga: Kalau Korupsi Banyakin Sekalian, Hendri Satrio: Hukumannya Lebih Ringan!
Perubahan status ini mempermudah pelaksanaan proyek dengan melibatkan dukungan pemerintah, meski dampaknya memicu kontroversi, terutama dalam hal lingkungan dan masyarakat lokal.
Selain itu, Ikrar juga menyinggung pembangunan pagar laut sepanjang lebih dari 30 km di Bekasi dan Banten.
Proyek ini, meskipun berdalih untuk kepentingan umum, ditengarai lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses langsung ke kekuasaan.
Isu lain yang tak kalah krusial adalah rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua bagian selatan.
Proyek ini dikemas sebagai bagian dari program food estate dan mencakup pembukaan hutan seluas 20 juta hektar, setara dengan dua kali luas Pulau Jawa.
Namun, proyek ini menghadapi kritik tajam karena menyasar tanah ulayat milik masyarakat adat, yang menjadi penopang ekosistem setempat.
Prof Ikrar menilai, proyek seperti ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan kepentingan ekonomi para konglomerat bertemu, dengan dampak besar terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya hak-hak masyarakat lokal.
Baca Juga: Ryaas Rasyid Bongkar Fakta: Jokowi Bukan Boneka PDI-Perjuangan