Gibran Butuh Legitimasi, Prof Ikrar: Pengalaman yang Matang dan Pendidikan Berkualiatis Kuncinya

bisnisbandung.com - Prof. Ikrar Nusa Bhakti, menyoroti perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka yang semakin menjadi perhatian publik.

 Dalam pandangannya, legitimasi politik Gibran akan sulit dicapai tanpa pengalaman yang matang dan pendidikan yang berkualitas sebagai pondasi utama.

Ia menilai bahwa prestasi akademik Gibran masih perlu dilengkapi dengan pendidikan lanjutan, seperti program magister, untuk memperkuat kredibilitasnya di dunia politik nasional.

Selain itu, Prof. Ikrar menekankan bahwa pengalaman politik yang matang juga menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi

Baca Juga: Selamat Ginting Sebut MK Sedang 'Cuci Najis’, Soal Putusan Pengahapusan Presidential Threshold

“Sebab, Gibran awalnya memilih menjadi pengusaha dengan mendirikan Markobar (Martabak Kota Barat),” paparnya dilnasir dari youtube Ikrar Nusa Bhakti.

 “Jokowi bahkan pernah menyatakan kepada peneliti Australia bahwa anak-anaknya tidak ada yang tertarik pada politik dan lebih tertarik pada bidang usaha,” lanjutnya.

Namun Gibran malah  memulai karier politik sebagai Wali Kota Surakarta pada 2021, namun hanya dalam dua tahun sudah melompat ke panggung nasional sebagai calon Wakil Presiden.

Baca Juga: Sobary Menduga Jokowi Ketakutan Soal Bukti Milik Hasto Kristiyanto: Cemas Jika Rahasianya Dibuka

“Pada 2020, Gibran mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Surakarta dan terpilih menjadi Wali Kota Surakarta pada 2021. Kemudian, pada 23 Oktober 2023, ia dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden,” terang Prof. Ikrar.

Langkah cepat ini, menurutnya, menunjukkan minimnya waktu bagi Gibran untuk membangun pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan.

Prof. Ikrar juga mengkritisi beberapa pernyataan publik Gibran yang dinilai menunjukkan kurangnya pemahaman utuh mengenai fungsi kepala daerah.

Baca Juga: Mahfud MD Kaget Saat AI Sebut Dirinya Pemilik Mobil Berpelat RI 36

 Salah satu yang menjadi sorotan adalah pernyataan Gibran yang menyarankan agar kepala daerah hanya menjalankan visi dan misi presiden tanpa memiliki visi-misi sendiri.