bisnisbandung.com - Usulan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, agar rakyat turut membantu pendanaan program makan bergizi gratis menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk analis politik Adi Prayitno.
Menurutnya, gagasan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar program strategis pemerintah.
“Bagaimana mungkin program strategis pemerintah soal makan bergizi gratis dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia?” ujar Adi Prayitno dilansir dari youtube pribadinya.
“Betul bahwa orang Indonesia itu dermawan, suka berbagi, dan bergotong-royong. Dalam realitas sosial, orang Indonesia sering membantu sesama, baik saat terjadi bencana banjir, gempa bumi, atau peristiwa lainnya,” sambungnya.
Baca Juga: Mohamad Sobary Bongkar Dinamika Pengkhianatan di Lingkaran PDIP
Program ini, yang merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, seharusnya dibiayai sepenuhnya melalui anggaran pemerintah tanpa melibatkan iuran dari masyarakat.
Adi Prayitno menekankan bahwa rakyat Indonesia memang dikenal dermawan dan gotong-royong, namun tidak seharusnya program pemerintah yang anggarannya sudah dialokasikan melalui APBN dibebankan kepada mereka.
Dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, mencapai sekitar 25 juta orang hingga pertengahan 2024, serta tingkat pengangguran sekitar 7%, meminta kontribusi masyarakat untuk program seperti ini dinilai tidak relevan.
Baca Juga: Mundur dari Kabinet Jokowi Dulu Baru Bicara, Mahfud MD: Itu Lebih Sopan
Program makan bergizi gratis dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan anak-anak yang rentan.
Namun, usulan iuran dari rakyat justru memperlihatkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi banyak warga Indonesia yang masih bergelut dengan kebutuhan dasar.
Terlebih, anggaran tahap pertama program ini sudah ditetapkan sebesar Rp71 triliun hingga akhir 2025, dengan total anggaran diproyeksikan mencapai Rp210 triliun.
Adi Prayitno menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan efisiensi anggaran dengan mengurangi pos-pos yang tidak prioritas, seperti fasilitas mewah untuk pejabat dan perjalanan dinas ke luar negeri.
Baca Juga: Tegas! Panda Nababan Ingatkan Pentingnya Etika Politik di Tahun Politik