Namun, ia menekankan pentingnya menghukum pelaku pemagaran, mengganti kerugian nelayan, serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.
Hersubeno Arief juga menyoroti perlunya audit terhadap pengembang Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), yang diduga terlibat dalam pemagaran ini.
Selain itu, keterlibatan aparat daerah dalam mendukung proyek ilegal tersebut harus diusut tuntas.
“Langkah Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah mulai bergerak di atas oligarki, bukan tunduk seperti sebelumnya,” ujar Hersubeno Arief.***
Baca Juga: Fabrizio Romano: Misi Patrick Kluivert Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026