Bisnisbandung.com - Pengacara senior Todung Mulya Lubis kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Todung Mulya Lubis bukan hanya Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyoroti masalah di Indonesia tetapi juga pengamat lokal hingga lembaga internasional.
Todung Mulya Lubis menekankan catatan buruk Jokowi di sejumlah bidang tidak dapat diabaikan begitu saja.
Baca Juga: Misteri Drone, UFO, dan UAP: Fenomena Malam Di Langit Gemparkan Amerika Serikat
Todung Mulya Lubis menilai bahwa laporan dari OCCRP dan lembaga internasional lainnya menunjukkan bukti adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan selama masa kepemimpinan Jokowi.
Dikutip dari youtube Refly Harun, Todung Mulya Lubis menjelaskan “Bukan hanya OCCRP banyak pengamat internasional juga mengungkapkan hal serupa.”
“Bahkan beberapa lembaga internasional menyatakan keprihatinan mereka terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia,” ujarnya.
Salah satu poin yang mendapat sorotan utama adalah sektor korupsi.
Todung Mulya Lubis menjelaskan bahwa meskipun Jokowi berjanji untuk memberantas korupsi berbagai laporan internasional menunjukkan adanya upaya yang kurang maksimal dalam menangani kasus besar.
Baca Juga: Shin Tae-yong Diberhentikan: Evaluasi PSSI Atau Kegagalan Strategi?
“Banyak kasus yang tidak jelas kelanjutannya dan ini membuat publik semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah,” ungkapnya.
Selain masalah korupsi Todung Mulya Lubis juga menyoroti kemerosotan kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
"Bukan hanya laporan OCCRP yang menyebutkan ini, pengamat internasional seperti Freedom House juga mencatat penurunan kebebasan sipil dan media yang mengkhawatirkan,” kata Todung Mulya Lubis.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers dan hak untuk menyampaikan pendapat adalah elemen penting dalam sebuah demokrasi yang sehat.