bisnisbandung.com - Awal tahun 2025 menghadirkan dua isu besar yang menarik perhatian publik: keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% dan Jokowi masuk dalam daftar nominasi pemimpin paling korup.
Salah satu tokoh yang paling vokal memberikan pandangannya adalah Rocky Gerung, seorang filsuf dan pengamat politik terkemuka di Indonesia.
Rocky Gerung melihat keputusan MK ini sebagai tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.
“Jadi, kalau sekarang kita dapat semacam hadiah itu, artinya Mahkamah Konstitusi atau beberapa orang di Mahkamah Konstitusi punya kemampuan untuk membaca keinginan publik,” komentarnya dilansir dari youtube Rocky Gerung Official.
Baca Juga: Mahfud MD Geram dengan Video Hakim Malah Tersenyum, Harvey Moeis dan Sandra Dewi Berpelukan
Baginya, ambang batas nol persen adalah keharusan dalam sistem presidensial untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat dan terbuka.
Ia menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan keberanian MK untuk mendengarkan aspirasi publik yang telah lama memperjuangkan perubahan tersebut.
Menurutnya, keputusan ini adalah bentuk kemenangan akal sehat, yang selama ini menjadi jargon perjuangan berbagai elemen masyarakat.
Baca Juga: Ambang Batas 20% Gugur, Adi Prayitno Sebut Demokrasi Indonesia Bangkit
Dengan diberlakukannya ambang batas nol persen, ia percaya bahwa lanskap politik Indonesia akan lebih demokratis dan tidak lagi didominasi oleh segelintir partai besar.
Hal ini juga mencerminkan bahwa tekanan publik, jika konsisten, mampu menghasilkan perubahan nyata dalam sistem politik.
Rocky Gerung memberikan kritik tajam terhadap Jokowi yang dinominasikan sebagai salah satu presiden terkorup di dunia.
Baca Juga: Mochammad Jasin Eks Komisioner KPK Desak Jokowi Diperiksa Terkait Nominasi Pemimpin Terkorup
Meski Jokowi tidak menempati posisi pertama, nominasi tersebut tetap menjadi cerminan buruk bagi citra Indonesia di mata internasional.