bisnisbandung.com - Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di penghujung tahun memicu diskusi hangat mengenai kaitannya dengan kekuasaan dan politik di Indonesia.
Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti kompleksitas hubungan antara penegakan hukum dan pengaruh politik, khususnya dalam lanskap pemerintahan saat ini.
Salah satu pertanyaan utama adalah mengapa kasus yang terjadi lima tahun lalu baru ditindaklanjuti sekarang.
Dalam konteks ini, Ray Rangkuti menilai bahwa posisi Hasto saat itu sebagai bagian dari kekuasaan menjadi alasan penundaan penetapan status hukumnya.
Baca Juga: Era Baru Dimulai! Rocky Gerung: Presidential Threshold Nol Persen, Dinasti Jokowi Tamat
Namun, setelah ia tidak lagi berada dalam lingkaran kekuasaan yang sama, proses hukum akhirnya bergerak.
Ray Rangkuti mencatat pola penggunaan hukum sebagai alat politik, di mana kasus tertentu baru mencuat ketika seseorang dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan kekuasaan.
“Yang bisa kita lihat itu adalah gejala, gitu ya, kemudian kebiasaan yang terjadi di Indonesia. Gitu ya, faktor-faktor sosiologisnya kan,” jelasnya dilansir dari youtube Forum Keadilan TV.
“Nah, kan kalau kita belajar dari situ, ya memang di Indonesia ini relatif agak berkelindan antara penegakan hukum dengan politik,” lanjutnya.
Baca Juga: Mochammad Jasin Eks Komisioner KPK Desak Jokowi Diperiksa Terkait Nominasi Pemimpin Terkorup
Hal serupa pernah terjadi pada beberapa tokoh politik lainnya, seperti Airlangga Hartarto, yang dikaitkan dengan isu hukum tanpa penjelasan rasional.
Salah satu kritik Rangkuti terhadap penanganan kasus ini adalah ketidakhadiran aktor utama, yakni Harun Masiku.
Hingga kini, keberadaan Harun Masiku masih menjadi misteri, sementara pihak-pihak lain yang dianggap terlibat telah diproses hukum.
Baca Juga: Dokumen Rahasia Hasto di Prof Connie, Abraham Samad: Benarkah Ada Kaitan dengan Aib Keluarga Jokowi?