Bisnisbandung.com - Politikus dan anggota Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengungkap praktik yang mencederai sistem kepegawaian negara usai pelaksanaan Pilkada langsung.
Dede Yusuf menyoroti adanya dugaan gubernur atau bupati terpilih yang mengangkat tim sukses (timses) menjadi honorer atau ASN melalui jalur P3K.
Dede Yusuf menegaskan pentingnya pelarangan keras terhadap kepala daerah terpilih yang melakukan tindakan tidak adil tersebut.
Baca Juga: Meneladani Sikap Hidup Minimalis Ala Jepang Yang Mendamaikan Hati
"Kita pahami kadang-kadang setelah Pilkada siapapun calon bupati atau gubernur terpilih sering memasukkan tim sukses menjadi honorer atau ASN P3K," kata Dede Yusuf yang dikutip dari youtube parlemen.
Ia menyebut prioritas pengangkatan harus diberikan kepada tenaga honorer yang telah masuk dalam database dan memiliki masa kerja lebih lama.
"Yang masuk harus mereka yang sesuai database dan ketentuan masa kerja bukan tiba-tiba ada yang diambil lebih dulu," tegasnya.
Menurut Dede Yusuf persoalan ini juga diperumit oleh isu linearitas formasi dalam rekrutmen ASN.
Banyak honorer dan P3K yang merasa bingung dengan ketentuan formasi yang ada sehingga proses seleksi tidak berjalan optimal.
Baca Juga: Negara Paling Toleran Di Dunia, Kalian Pernah Kesini Kah?
Ia menyebut ada sekitar 1,7 juta peserta yang telah melewati seleksi namun masih ada 400 ribu lainnya yang belum lolos.
Untuk itu Komisi II DPR mendorong adanya gelombang kedua seleksi pada Maret atau April mendatang.
Selain permasalahan ASN, Dede Yusuf juga menyinggung sejumlah isu lain yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI.
Seperti revisi undang-undang pertanahan dan pembahasan mekanisme Pilkada apakah tetap langsung atau kembali ke pemilihan melalui DPRD.