"Isu ini akan menjadi perhatian kita sepanjang tahun ke depan. Masalah pertanahan juga harus kita selesaikan, termasuk peta lahan nasional agar jelas mana yang bersertifikat dan tidak," ungkapnya.
Dede Yusuf mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah termasuk memastikan bahwa pengangkatan ASN dilakukan secara adil dan sesuai aturan.
"Semoga kita kuat mengawal ini semua agar tidak ada lagi praktik KKN di dalam sistem kepegawaian," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Vonis Ringan Harvey Moeis yang Korupsi Rp300 Triliun, Rocky Gerung: Penegakan Hukum atau Lelucon?
Silfester Matutina Sebut Jokowi Jadi Momok Bagi PDIP, Begini Alasannya
Yudhi Soenarto Sindir Fadli Zon, Pengkritik Jokowi yang Enggan Dikritik
Telisa Aulia Falianty: PPN 12% Bisa Bikin Masyarakat Marah Ini Alasannya!
PPN 12% Naik, Ferry Irwandi: Masyarakat Tercekik, Pejabat Makin Mewah
Ikrar Nusa Bhakti: Megawati Target Terakhir Ambisi Politik Jokowi?