bisnisbandung.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin menegaskan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintah, terlihat dari sikap partai yang secara tegas meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan kembali kenaikan PPN 12%.
Tetapi muncul pertanyaan di tengah publiK, oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, ataukah kritik masih tertuju pada Jokowi?
Sikap PDIP yang mengkritik sejumlah kebijakan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, menuai spekulasi tentang arah sebenarnya oposisi mereka.
Pengamat politik dari UGM, Nyarwi Ahmad, mencatat bahwa sejumlah pernyataan PDIP belakangan ini menunjukkan kritik tajam terhadap kebijakan era Jokowi, meskipun beberapa kebijakan tersebut sebelumnya didukung oleh PDIP.
Baca Juga: PDI Perjuangan Diobok-obok? Aryo Seno Soroti Kepemimpinan Megawati
“Dengan berbagai diskursus yang berkembang, ya, beberapa minggu terakhir, kadang kala publik juga bertanya atau melihat, ya, ini sebenarnya PDIP ini oposisi terhadap Prabowo-Gibran, gitu, atau oposisi terhadap Jokowi, gitu,” paparnya dilansir dari youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia.
“Nah, kenapa PDIP juga tidak, waktu itu, bagian dari pemerintahan, tidak melakukan kritik atau upaya menjelaskan atau mungkin merevisi kebijakannya?” sambungnya.
Hal ini memunculkan anggapan bahwa PDIP tidak hanya bersikap kritis terhadap pemerintahan baru, tetapi juga terhadap warisan kebijakan Jokowi.
Baca Juga: KPK Angkat Bicara Soal Isu Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Ini Faktanya
“Artinya, mengkritik, mengevaluasi kebijakan yang dijalankan atau ada bayang-bayang Jokowi yang bisa saja jadi momok bagi PDIP, kan gitu,” lanjutnya.
Kritik terhadap kebijakan PPN 12% menjadi salah satu sorotan. Kebijakan ini sejatinya lahir pada masa pemerintahan Jokowi, di mana PDIP berada dalam koalisi pemerintahan.
Namun, setelah kini menjadi oposisi, PDIP mempersoalkan kebijakan tersebut. Langkah ini, menurut pengamat, menunjukkan inkonsistensi yang sering terjadi pada partai politik ketika berpindah posisi antara pendukung pemerintah dan oposisi.
Selain itu, dinamika hubungan antara PDIP dan Jokowi juga menjadi perhatian. Jokowi, yang dianggap tidak sepenuhnya loyal pada jalur partai, sering kali menjadi subjek kritik dari PDIP.