Bisnisbandung.com - Hubungan antara Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi perbincangan hangat di tengah spekulasi tentang arah politik Jokowi pasca resmi dipecat dari Partai yang membesarkannya di kancah Politik Indonesia.
Dalam pandangan politisi NasDem, Irma Suryani Chaniago, isu ini lebih terkait dengan dinamika loyalitas dan apresiasi, bukan soal pengkhianatan.
“Jadi kalau dari saya pribadi, dalam politik tuh enggak ada kata enggak boleh ada kata-kata pengkhianat, pengkhianatan menurut saya. Karena apa? Karena politik itu dinamis, politik itu kepentingan,” ucapnya dilansir dari youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia.
Menurut Irma Suryani, politik adalah dunia yang dinamis, di mana loyalitas dan apresiasi harus berjalan seiring, sedangkan Jokowi dituntut untuk loyal tanpa mendapat apresiasi dari PDIP.
Baca Juga: Rocky Gerung Curiga Ada yang Melihat Celah untuk Mengaduk-Aduk PDIP
“Nah, maka kemudian ketika misalnya Pak Jokowi merasa enggak nyaman dengan segala hal yang memang kemudian muncul di publik terkait banyak sekali apa namanya narasi-narasi yang memojokkan beliau, gitu ya,” bebernya.
“Entah itu dari partainya, entah dari orang-orang oposisi yang memang enggak menyukai, gitu ya, akhirnya mungkin beliau mengambil sikap juga, kan, gitu ya,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa kader partai memiliki kewajiban untuk loyal, tetapi loyalitas tersebut hanya akan tumbuh jika ada penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan. Tanpa apresiasi, sulit bagi seseorang untuk tetap setia pada partainya.
Baca Juga: Membaca Politik Jokowi, Sobary: Dia Memusuhi PDIP Sedemikan Rupa
Dalam konteks hubungan Jokowi dengan PDIP, Irma melihat bahwa ketegangan yang terjadi bukanlah sebuah bentuk pengkhianatan, melainkan hasil dari kurangnya harmoni antara loyalitas dan apresiasi.
Ia menyebutkan bahwa berbagai narasi negatif yang berkembang, baik dari internal partai maupun pihak lain, turut memengaruhi persepsi publik tentang hubungan Jokowi dan PDIP.
Irma Suryani juga menyoroti hak setiap individu, termasuk Jokowi, untuk menentukan langkah politiknya sendiri.
Baca Juga: Kisruh Kepemimpinan PMI, Agung Laksono: Jusuf Kalla Sudah Tiga Periode
Baginya, keputusan politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga tidak pantas jika sikap politik seseorang dilabeli sebagai pengkhianatan.