Bivitri Susanti mencatat bahwa di negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan, pemisahan peran antara pejabat publik dan kepentingan partai politik diterapkan secara tegas.
Namun, di Indonesia, justru ada kecenderungan untuk mengaburkan batasan tersebut, sehingga kepentingan pribadi dan partai dapat mendominasi kebijakan publik.
Dalam analisisnya, Bivitri Susanti menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berada di lahan yang sangat subur bagi perkembangan autocratic legalism.
“Nah, jadi autocratic legalism ini tumbuh subur di Indonesia. Lahaannya tuh lahan subur sekali, karena cara kita dididik selalu nurut sama pemerintah. Enggak hanya lewat hukum sih, tapi juga cara-cara militaristic,” jelasnya.***
Baca Juga: Strategi Tiga Cangkir Prabowo, Bambang Harymurti: Kompetisi di Kabinet Tuntaskan Misi