Bivitri Susanti mencatat bahwa di negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan, pemisahan peran antara pejabat publik dan kepentingan partai politik diterapkan secara tegas.
Namun, di Indonesia, justru ada kecenderungan untuk mengaburkan batasan tersebut, sehingga kepentingan pribadi dan partai dapat mendominasi kebijakan publik.
Dalam analisisnya, Bivitri Susanti menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berada di lahan yang sangat subur bagi perkembangan autocratic legalism.
“Nah, jadi autocratic legalism ini tumbuh subur di Indonesia. Lahaannya tuh lahan subur sekali, karena cara kita dididik selalu nurut sama pemerintah. Enggak hanya lewat hukum sih, tapi juga cara-cara militaristic,” jelasnya.***
Baca Juga: Strategi Tiga Cangkir Prabowo, Bambang Harymurti: Kompetisi di Kabinet Tuntaskan Misi
Artikel Terkait
Demokrasi Indonesia Gagal, Rocky Gerung: Negara Dikuasai Kedunguan
Hasto Kristiyanto Bongkar 'Kejahatan Demokrasi' di Pilkada 2024, PDI Perjuangan Tetap Kokoh
Demokrasi Matang? Rocky Gerung: Ini Hanya Ilusi Cawe-Cawe Mulyono!
Hasto Ungkap Dalang Terkoyaknya Demokrasi di Pilkada, Salah Satunya Ambisi Jokowi
Muhammad Qodari Usulkan Presiden Lima Periode, Solusi atau Ancaman Demokrasi?
Cak Lontong: Kemenangan Pramono-Rano adalah Kemenangan Demokrasi Warga Jakarta