bisnisbandung.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan tidak terlibat dalam isu kudeta terhadap Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).
Bantahan ini muncul setelah beredar kabar adanya upaya sistematis, dengan dana mencapai Rp20 miliar, untuk menggantikan Jusuf Kalla melalui dukungan kelompok bernama Komite Donor Darah Indonesia (KDDI).
Jurnalis senior Hersubeno Arief mengungkapkan kekhawatirannya atas upaya menggusur Jusuf Kalla dari posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).
Baca Juga: Indonesia Siap Gabung BRICS dan OECD, Apa Manfaatnya untuk Ekonomi Nasional?
KDDI, sebuah organisasi yang sebelumnya tidak dikenal, menjadi perhatian setelah mengundang pengurus PMI dari seluruh Indonesia ke sebuah acara di Hotel Sultan, Jakarta.
Acara ini disebut-sebut sebagai upaya konsolidasi untuk mendukung Agung Laksono sebagai calon Ketua Umum PMI menggantikan Jusuf Kalla. Dalam undangan yang beredar, KDDI bahkan menawarkan akomodasi, transportasi, dan uang saku bagi peserta.
Hersubeno Arief mempertanyakan motif dan pihak-pihak yang berada di balik agenda ini, terutama karena PMI selama ini jarang menjadi medan persaingan politik.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Bebas Impor Beras Mulai 2025, Ini Strateginya
Kehadiran KDDI, yang mendukung politisi senior Golkar Agung Laksono sebagai calon Ketua Umum PMI, menjadi tanda tanya besar.
Terlebih, kelompok ini mampu mengadakan acara yang mengundang ratusan pengurus PMI dari tingkat kabupaten hingga provinsi, lengkap dengan fasilitas akomodasi dan uang saku.
“Yang kasat mata dan tampil di depan, ya tadi, adalah politisi senior Golkar Agung Laksono. Kan dia ada di video tadi, dan namanya juga, eh, tadi disebut-sebut oleh KDDI, Komite Donor Darah Indonesia,” ujarnya dilansir dari youtube Hersubeno Point.
“Tapi untuk kepentingan apa dan siapa belum jelas. Agak aneh sih memang kalau organisasi seperti Palang Merah Indonesia, yang selama ini sangat, apa ya, orang untuk dipilih jadi Ketua Umumnya saja jarang ada yang mau, tiba-tiba sekarang diperebutkan,” terusnya.
Dalam analisisnya, Hersubeno Arief melihat bahwa posisi Jusuf Kalla sebagai tokoh senior yang kritis terhadap kebijakan pemerintah bisa menjadi salah satu alasan upaya ini dilakukan.
Baca Juga: Gebrakan Cak Imin, Pendiri Tokopedia Diangkat Jadi Deputi Pemberdayaan Ekonomi