Jokowi yang juga berasal dari daerah tersebut diperkirakan akan mendapat dukungan kuat di sana namun PDIP tak ingin begitu saja kehilangan dominasi.
Ikrar Nusa Bakti menjelaskan "Jawa Tengah adalah basis kekuatan PDIP. Jika Jokowi bisa menggeser pengaruh PDIP di sana ini akan menjadi kemenangan besar baginya."
"Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia bukan hanya mantan presiden tetapi juga tokoh yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan partainya," tegas Ikrar Nusa Bakti.
Baca Juga: Rony Parulian Merilis Single ke-4 'Tak Ada Ujunngnya'
Ikrar Nusa Bakti juga menegaskan bahwa keterlibatan pejabat negara dalam proses Pilkada harus tunduk pada aturan yang ada.
Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pejabat negara dilarang keras untuk ikut campur dalam urusan pilkada dan jika hal tersebut terjadi ada ancaman pidana dan denda.
"Jokowi dan para pejabat negara lainnya harus berhati-hati dalam memberikan dukungan di pilkada. Terlibat dalam politik praktis tanpa mematuhi aturan bisa membawa konsekuensi hukum yang berat," jelas Ikrar Nusa Bakti.
Ikrar Nusa Bakti menilai bahwa pertarungan antara Jokowi dan PDIP akan menentukan siapa yang memiliki pengaruh terbesar di Indonesia.
"Ini bukan sekadar pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Ini adalah pertarungan siapa yang lebih berpengaruh di tanah air. Apakah PDIP mampu mempertahankan dominasi mereka, atau Jokowi yang akan keluar sebagai pemenang?" pungkas Ikrar Nusa Bakti.***