Ikrar juga mengkritik keras dugaan mobilisasi massa termasuk kepala desa dan aparat penegak hukum untuk mendukung pasangan tertentu.
Ia menilai praktik ini mengingatkan pada masa Orde Baru ketika demokrasi dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu.
“Ini bukan lagi pesta demokrasi, tapi tekanan terhadap demokrasi di tingkat bawah,” tutup Ikrar Nusa Bakti. ***