Ikrar juga mengkritik keras dugaan mobilisasi massa termasuk kepala desa dan aparat penegak hukum untuk mendukung pasangan tertentu.
Ia menilai praktik ini mengingatkan pada masa Orde Baru ketika demokrasi dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu.
“Ini bukan lagi pesta demokrasi, tapi tekanan terhadap demokrasi di tingkat bawah,” tutup Ikrar Nusa Bakti. ***
Artikel Terkait
Bukan Baru, Sudah Ada Sejak 1988! Said Didu Bicara Lapor ke Wapres
Gibran Berani Turun Langsung, Irma Suryani: Jangan Salah Menilai!
Ancaman Asing di Sektor Kesehatan: Agung Sapta Adi Ungkap Risiko Tersembunyi
Responnya Negatif! Adi Prayitno Tantang Gibran Buktikan Efektivitas Lapor Wakil Presiden
Rocky Gerung Serukan Tindakan Presiden Prabowo Agar Tak Ada Konflik Sosial di PIK-2
Mahasiswa Indonesia Tertipu Program Kerja ke Luar Negeri, Prof. Hafid Abbas: Rektor Harus Bertanggung Jawab!