Bisnisbandung.com - Pakar politik dan hukum Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti mengkritisi tindakan Presiden Prabowo Subianto yang terlibat dalam endorsement pasangan calon gubernur-wakil gubernur pada Pilkada mendatang.
Dalam youtubenya, Ikrar Nusa Bakti menyoroti isu ini sebagai tindakan yang berpotensi melanggar netralitas dan etika jabatan seorang presiden.
Menurut Ikrar Nusa Bakti dukungan Presiden Prabowo kepada pasangan tertentu telah memunculkan kontroversi di ruang publik.
Baca Juga: BRI Berbagi Strategi Mengelola Keuangan Bagi Generasi Muda
Banyak pihak menilai tindakan ini mencederai sumpah jabatan presiden dan bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada Pasal 71 yang menegaskan netralitas pejabat negara.
“Adil itu bukan sekadar fairness tapi memperlakukan semua pihak secara setara. Kalau Presiden memberikan dukungan politik secara terang-terangan ini bisa dianggap melanggar sumpah jabatan,” ujar Ikrar Nusa Bakti.
Ikrar Nusa Bakti menegaskan bahwa seorang presiden harus menempatkan loyalitas kepada negara di atas loyalitas kepada partai.
Ia mengutip prinsip politik dari Manuel L. Quezon, mantan Presiden Filipina: “My loyalty to my party ends when my loyalty to the country begins.”
“Jika sudah menjadi presiden maka loyalitasnya harus kepada negara, bukan lagi pada partai politik,” imbuhnya.
Ikrar Nusa Bakti menyayangkan tindakan Presiden Prabowo yang dinilai inkonsisten mengingat sebelumnya ia berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan politik praktis.
Selain itu Ikrar Nusa Bakti juga menyoroti potensi konflik dalam kabinet "Merah Putih," di mana para menteri sibuk mendukung calon kepala daerah dari partai masing-masing.
Ia menilai situasi ini tidak hanya mengganggu stabilitas pemerintahan tetapi juga berisiko memicu ketegangan antar partai pendukung pemerintah.
“Bayangkan betapa riuhnya jika anggota kabinet terpecah untuk mendukung calon berbeda. Ini bisa merusak tatanan demokrasi kita,” tegasnya.
Baca Juga: Trailer Film ‘Mary’ dari Netflix: Kisah Kelahiran Yesus dari Perspektif Maria yang Menuai Kritik