Baginya, keengganan untuk membuka nama-nama ini justru memperlihatkan adanya upaya untuk melindungi pihak tertentu, bukan untuk menjaga integritas proses hukum.
Refly Harun menganggap bahwa Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia menilai bahwa Prabowo belum menunjukkan langkah konkret untuk membawa perubahan signifikan di sektor hukum.
Baca Juga: Dokter Tifa Ungkap Langkah Presiden Prabowo Bikin Amerika dan China Ketar-Ketir
Ketidakhadiran figur-figur bersih di jajaran pemerintahannya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upaya penegakan hukum secara tegas dan menyeluruh.
“Masalahnya, Presiden Prabowo tidak cukup punya determinasi untuk menegakkan hukum. Pertama, dia bukan orang hukum,” ucapnya.
“Kedua, dia tidak memiliki pembantu-pembantu yang benar-benar bersih dalam menjalankan tugas hukum,” lanjut Refly Harun.***
Baca Juga: Strategi Diplomasi Indonesia di Tengah Kepentingan Global, Rocky Gerung Membaca Langkah Prabowo