nasional

Yudi Purnomo Ungkap Dilema KPK di Bawah Rezim Jokowi, Bagaimana Janji Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi?

Kamis, 14 November 2024 | 10:00 WIB
Yudi Purnomo pemerhati politik dan anti-korupsi (dok youtube Novel Baswedan)


Bisnisbandung.com - KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali menjadi sorotan.

Dalam beberapa tahun terakhir lembaga KPK yang diharapkan menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi ini kerap dihadapkan pada dilema.

Yudi Purnomo pemerhati politik dan anti-korupsi mengungkapkan bahwa KPK selama era pemerintahan Jokowi kerap terjebak dalam kondisi yang serba sulit.

Baca Juga: BRI Sukses Turunkan Kredit Macet, Ungkap Strategi Jitu Tingkatkan Kualitas Aset

Menurut Yudi Purnomo KPK dalam posisi dilematis, Di satu sisi lembaga ini memiliki tugas mulia dalam memberantas praktik-praktik korupsi yang semakin merajalela.

Namun di sisi lain beberapa kebijakan pemerintah yang tidak konsisten membuat KPK tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Yudi Purnomo menilai meskipun dalam banyak kasus KPK berhasil menggulung jaringan korupsi namun lembaga ini sering kali dihimpit oleh tekanan politik yang ada.

Dikutip dari youtube Novel Baswedan, Yudi Purnomo menjelaskan "KPK itu seakan tidak diberi ruang gerak yang cukup."

"Ada banyak faktor yang membelenggu mereka salah satunya adalah ketidakberpihakan yang kuat dari pemerintah terhadap agenda pemberantasan korupsi," ujar Yudi Purnomo.

Baca Juga: BRI Beberkan Strategi Turunkan Rasio Kredit Bermasalah, Kualitas Aset Semakin Baik

Yudi Purnomo menilai bahwa pemerintahan Jokowi meskipun memiliki niat untuk mengurangi korupsi terkadang kebijakannya tidak selalu mendukung penuh gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Menurut Yudi Purnomo beberapa kali ada upaya yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk melemahkan KPK

Seperti revisi Undang-Undang KPK yang sempat menuai polemik dan kritik keras dari berbagai pihak termasuk masyarakat sipil dan aktivis anti-korupsi.

“Rezim Jokowi kadang berseberangan dengan apa yang diinginkan KPK. Ketika kebijakan yang tidak berpihak pada pemberantasan korupsi dikeluarkan KPK menjadi terhambat dan tidak bisa bekerja maksimal," tambahnya.

Baca Juga: Apakah Penerapan Kurikulum Merdeka untuk Pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia Sudah Berhasil?

Halaman:

Tags

Terkini