Satu aspek penting yang Bivitri Susanti angkat adalah pengawasan dan proses rekrutmen hakim.
Dia mengingatkan bahwa untuk menjaga integritas peradilan, pengawasan yang ketat dan rekrutmen yang transparan sangat diperlukan.
Namun kenyataannya banyak intervensi politik yang terjadi dalam proses ini yang mengakibatkan banyak calon hakim yang tidak memenuhi syarat terpilih.
"Rekrutmen hakim di MA harusnya dilakukan dengan lebih baik tetapi kita sering melihat adanya intervensi dari pihak tertentu, termasuk DPR," ujarnya.
Baca Juga: BRI Tingkatkan Keamanan dan Edukasi Nasabah Untuk Perangi Cybercrime
Hal ini semakin memperburuk situasi, terutama bagi hakim-hakim muda yang harus berjuang di lapangan dengan gaji yang tidak sebanding dengan tugas yang mereka emban.
"Mungkin saatnya kita mempertimbangkan solusi yang lebih radikal, seperti memperbarui sistem rekrutmen hakim secara menyeluruh," pungkasnya.
Dia berpendapat bahwa jika reformasi yang ada saat ini tidak mampu mengatasi masalah mafia peradilan maka langkah-langkah drastis harus diambil untuk menyelamatkan integritas lembaga peradilan di Indonesia.***