Bisnisbandung.com - Sejak pelantikannya sebagai Presiden, Prabowo Subianto kini berada di bawah sorotan publik untuk merealisasikan janji-janji populisnya dalam bentuk kebijakan yang konkret.
Pengamat politik Eep Saefulloh menyoroti tantangan yang dihadapi Prabowo, yaitu menggabungkan retorika populis yang ia usung dengan pendekatan teknokratis dalam pemerintahan.
Dalam pandangan Eep Saefulloh, menjadi presiden membutuhkan lebih dari sekadar popularitas; Prabowo dituntut untuk merencanakan, menghitung, dan mempertimbangkan setiap kebijakan secara matang agar dapat membawa dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: KPK Berdalih Kartu Keluarga, Kaesang Lepas dari Jerat Gratifikasi, Rocky Gerung: Konyol, Bukan?
Eep menyinggung kembali masa pemerintahan Jokowi yang menurutnya terlalu banyak blusukan seperti berkampanye sepanjang 10 masa jabatan.
“Saya berpendapat bahwa salah satu kelemahan Presiden Jokowi yang saya saksikan sepanjang 10 tahun adalah berkampanye tanpa henti, ada atau tidak ada pemilu,” ujarnya dilansir dari youtube Keep Talking.
Eep menggarisbawahi perbedaan antara berkampanye dan memerintah. Saat kampanye, seorang pemimpin cenderung menggunakan bahasa yang bersifat menginspirasi dan idealis, namun saat memimpin, tuntutan teknis dan detail kebijakan menjadi prioritas.
Eep menganalogikan perbedaan ini dengan proses "menulis puisi" saat kampanye dan "menulis prosa" dalam pemerintahan.
Baca Juga: Said Didu Serukan Agar Prabowo Perbaiki KPK: Lembaga Ini Sudah Jadi Komisi Pelindung Koruptor
Saat berkampanye, retorika bisa indah dan menggebu-gebu, tetapi saat memerintah, segala sesuatunya harus diatur dalam struktur yang rapi dan mendalam, dengan strategi yang terarah.
Menurut Eep, hal ini berbeda dari pendekatan yang diambil oleh Presiden Jokowi selama masa kepemimpinannya, yang sering kali tampil di depan publik melalui aksi-aksi populis.
Selama sepuluh tahun pemerintahannya, Jokowi kerap terlibat langsung dalam kegiatan pembagian sembako atau memberi bantuan di tengah masyarakat.
Meski langkah ini mendapat sambutan hangat dari rakyat, Eep menilai hal tersebut lebih mirip strategi kampanye ketimbang kebijakan berbasis teknokratis.
Baca Juga: Sobary Kritik Gagasan Disneyland Ridwan Kamil: Urusan Seniman Bukan Urusan Calon Pemimpin