Bisnisbandung.com - Rocky Gerung memberikan pandangannya yang tajam terkait pernyataan Hashim Djojohadikusumo ungkap keinginan Prabowo untuk mengejar pengemplang pajak di sektor sawit bernila hingga 300 triliun rupiah.
Menurut Rocky Gerung, langkah ini memiliki elemen kontroversial, namun disambut baik oleh banyak pihak yang merasa sektor tersebut harus lebih berkontribusi pada negara.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya tegas dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang masih mengakar di Indonesia, sekaligus menandai arah pemerintahan Prabowo yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Butuh Ketegasan Prabowo, Fuad Bawazier: Jangan Coba-Coba Punya Agenda Sendiri
“Yang mendebarkan adalah bahwa ini diucapkan langsung sebagai kebijakan pemerintahan baru, yaitu memastikan bahwa para pengemplang pajak harus membayar ke negara 300 triliun atau berapa pun angkanya. Ini adalah hal yang mulai dianalisis orang,” ungkapnya.
Rocky Gerung menyoroti bahwa langkah ini tidak hanya berisiko secara politik, tetapi juga dapat memicu respons dari berbagai kelompok ekonomi kuat di Indonesia.
Baginya, kebijakan ini menggugah karena disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, yang juga terlibat dalam industri besar.
“Bukankah Pak Hasyim juga terlibat dalam industri-industri yang bersifat ekstraktif? Jadi, curiositas publik adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya di balik ide ini,” ujar Rocky Gerung dilansir dari youtube Rocky Gerung Official.
Baca Juga: Prabowo Bukan Presiden yang Bodoh, Eep Saefulloh: Tidak Mungkin Menjadi Boneka Jokowi
“Tentu ini adalah ide yang kontroversial, tetapi saya kira banyak orang sepakat bahwa Pak Hasyim mengambil risiko untuk menjadi populis,” lanjutnya.
Pernyataan ini menggambarkan keberanian pemerintah untuk mengurangi dominasi segelintir orang super kaya yang menguasai kekayaan nasional, meskipun tantangan di hadapannya cukup besar.
Lebih jauh, Rocky Gerung melihat ini sebagai pergeseran dari pendekatan pemerintahan sebelumnya yang cenderung kurang berhasil menarik pajak dari sektor ekstraktif.
Kebijakan ini, jika konsisten dijalankan, akan memperlihatkan kepada publik sejauh mana pemerintahan Prabowo serius dalam membawa keadilan ekonomi dan mengatasi kesenjangan.
Baca Juga: Eks Menteri Jokowi ada di kabinet Merah Putih, Eep Saefulloh: Prabowo Tak Segan Copot yang Tak Loyal