Penerapan wajib sertifikasi halal sejak Oktober 2024 diperkirakan akan membawa tantangan baru, terutama bagi sektor UMKM yang mungkin kesulitan memenuhi regulasi ini.
Jika ketentuan ini tidak diiringi pemahaman mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi, ada risiko bahwa sertifikasi halal akan menjadi beban tambahan bagi usaha kecil dan menengah, alih-alih menjadi peluang untuk pertumbuhan.
Dengan perubahan sikap dan peran politik Babe Haikal yang kontroversial serta kehadirannya di BPJPH, tantangan besar di depan mata.
Publik akan terus memantau apakah Babe Haikal dapat membawa BPJPH menjadi lembaga yang responsif terhadap perkembangan industri halal, atau sebaliknya, justru menghadapi hambatan dalam memenuhi target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
“Saya sendiri sangat berharap agar kepemimpinan Babe Haikal dapat membawa BPJPH keluar dari kesan sebagai badan yang konservatif dan tidak membuat BPJPH seolah-olah menjadi polisi syariah dalam hal makanan dan minuman,” ungkap Syafiq Hasyim dilansir dari Cokro TV.***
Baca Juga: Anies Baswedan Beroposisi Tanpa Posisi? Refly Harun Soroti Sikap Politiknya