“Jadi, justru dalam kegendutan kabinet ini banyak orang yang mau memanfaatkan situasi, sehingga seolah-olah dia luput dari tatapan publik,” ujarnya dilansir dari youtube pribadinya.
Ia menekankan bahwa pejabat harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas sejak awal masa jabatan, tanpa harus bergantung pada inspektur atau lembaga pengawas lainnya.
Kejujuran dan transparansi, menurutnya, menjadi kunci untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan.
Baca Juga: Pembekalan Para Menteri Dan Wakil Menteri Di Lembah Tidar, Inovasi Prabowo Di Awal Pemerintahan
Di era kabinet Prabowo ini, masyarakat, terutama netizen, akan memainkan peran penting sebagai pengawas kritis, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah berada di bawah sorotan publik.
Netizen diharapkan mampu menjadi kekuatan oposisi yang efektif, meskipun tanpa dukungan resmi dari partai-partai politik.
“Jadi, kalau pejabat publik itu harus menunggu inspektur, atau biasanya setiap menteri ada inspektur yang mengawasi, kan enggak perlu inspektur itu mengawasi kalau si pejabat punya kemampuan untuk mengendalikan diri dari ambisi politiknya. Itu dasarnya,” ungkap Rocky Gerung.***
Baca Juga: Gelombang Kritik atas Gelar Doktor Bahlil, Apa Kata Ade Armando?