Lebih jauh, Alvin menilai bahwa Ade Armando, sebagai kader PSI, tidak berhak mengkritik kebijakan partai lain.
Menurut Alvin, setiap partai memiliki mekanisme internal yang berbeda dan tidak sepatutnya dihakimi oleh partai lain.
Namun, Ade Armando dengan tegas menolak argumen tersebut, menyatakan bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara berhak menyuarakan kritiknya, termasuk terhadap partai politik lain.
Baca Juga: Gibran dan PDIP, Rocky Gerung: Dinasti Baru dalam Pemerintahan Prabowo
Ade Armando juga mengingatkan kembali tentang kasus Harun Masiku, yang menunjukkan bahwa intervensi politik terhadap penggantian caleg bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa praktik serupa tidak boleh terjadi lagi, baik di PDIP maupun partai lainnya, demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu yang jujur dan adil.
“Dalam demokrasi, setiap warga berhak mengajukan kritiknya kepada partai politik yang bertarung mengajukan kader-kader terbaiknya untuk duduk di parlemen,” tegas Ade Armando***
Baca Juga: Gibran dan PDIP, Rocky Gerung: Dinasti Baru dalam Pemerintahan Prabowo