Tanpa integritas moral, kekuasaan hanya akan menjadi alat untuk memaksakan kehendak, dan ini membuat Gibran rentan terhadap gugatan atau tantangan hukum di masa mendatang.
Mohamad Sobary juga mengingatkan bahwa meskipun pencalonan Gibran sah secara hukum, hal ini masih bisa dipertanyakan oleh ahli hukum lain yang melihat dari perspektif moralitas.
Dalam pandangan Mohamad Sobary, proses ini telah melemahkan prinsip moral dalam pemerintahan, yang pada akhirnya mengurangi legitimasi Gibran sebagai pemimpin di masa depan.
“Jika nanti dia dipersoalkan oleh ahli-ahli hukum, meskipun ini legal secara hukum, tidak berarti seluruh ahli hukum itu mengiakan. Tidak semua ahli hukum menganggap ini benar; banyak dari mereka yang melihat dari dimensi lain,” pungkas Mohamad Sobary.***
Baca Juga: Gibran Tak Hadir di Pelantikan DPR, Rocky Gerung: Pertanda Pembatalan Jabatan Wapres?