Bisnisbandung.com - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia terus memicu perdebatan. Salah satu yang mengangkat pertanyaan kritis tentang kepastian lokasi ibu kota adalah pakar hukum tata negara, Refly Harun.
Dalam diskusi di Indonesia Lawyers Club, Refly menyampaikan pandangannya mengenai ketidakjelasan status Ibu Kota baru, IKN Nusantara.
Refly Harun menyebutkan bahwa kepastian lokasi ibu kota saat ini masih menjadi tanda tanya besar.
Menurutnya, Undang-Undang tentang IKN yang ditandatangani pada 15 Februari 2022 seharusnya menandai perpindahan ibu kota.
Baca Juga: Oligarki Rampas Tanah Rakyat, Said Didu Peringatkan Prabowo Indonesia Bisa Hancur!
Namun, undang-undang tersebut masih menyisakan berbagai pertanyaan karena belum ada Keputusan Presiden (Kepres) yang secara tegas mengatur kapan perpindahan resmi harus terjadi.
Refly Harun juga mengungkapkan kegelisahannya saat berkunjung ke lokasi pembangunan IKN setahun lalu.
Ia menyaksikan sebagian besar area masih berupa lahan kosong (brownfield) dan merasa pesimis terhadap pencapaian target pembangunan yang direncanakan pemerintah.
Baca Juga: Menanti Aksi Gibran, Ipang Wahid: Bisakah Ia Mencuri Perhatian di Era Prabowo
Meski demikian, ia menekankan bahwa pandangannya terkait fisik bukanlah bidang keahliannya, dan lebih tertarik untuk membahas aspek hukum tata negara terkait perpindahan ibu kota.
"Pertanyaan mendasar yang saya ajukan adalah: Di mana sebenarnya ibu kota Indonesia sekarang?" kata Refly Harun.
Ia mengilustrasikan situasi ini seperti kisah "gajah dan orang buta," di mana setiap pihak hanya memahami sebagian dari permasalahan, tanpa gambaran utuh.
Baginya, perpindahan ibu kota belum jelas karena masih ada ketidakpastian hukum dan administrasi.
Baca Juga: Diduga Alami Psikopat, Dr. Tifa: Gibran Harus Jalani Brain CT Scan