Bisnisbandung.com - Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia kubu Arsjad Rasjid telah mengambil langkah tegas terkait kontroversi internal organisasi.
Dalam pernyataan terbaru mereka mengungkapkan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan untuk menanggapi masalah kepengurusan yang dinilai ilegal.
Kuasa hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva secara resmi meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) untuk menolak pengesahan kepengurusan baru yang dihasilkan dari Munas yang dianggap tidak sah.
Baca Juga: 6 Cara Efektif Melakukan Kontak Mata dengan Wanita Agar Lebih Percaya Diri
Hamdan Zoelva menjelaskan bukti-bukti telah lengkap yang menunjukkan bahwa Munas tersebut tidak memenuhi syarat legalitas.
"Kami minta agar permohonan pengesahan kepengurusan baru dari hasil Munas tersebut ditolak dan tidak diproses," tegas Hamdan Zoelva yang dikutip dari youtube kompas.
Selanjutnya Kadin akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran aturan organisasi.
Tim internal saat ini sedang mengkaji secara mendetail siapa saja yang terlibat dan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.
"Kami sedang memproses tindakan organisatoris terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca Juga: Ini Dia Cara Mengatasi Depresi Yang Melanda, Ayo Bangkit Lagi!
Hamdan Zoelva juga melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya pemalsuan dokumen yang terkait dengan proses pelaksanaan Munas.
Seperti diketahui dari 21 provinsi sebagian besar menolak keputusan ketua umum.
Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan provinsi-provinsi untuk meneliti dokumen-dokumen yang ada.
Sebagai langkah terakhir Hamdan Zoelva akan menempuh jalur hukum untuk membatalkan hasil Munas melalui pengadilan.
Baca Juga: Cara Melatih Afirmasi Positif Dalam Hidup, Agar Anda Selalu Sukses!