Bisnisbandung.com - Proses seleksi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan, dengan tuduhan bahwa lembaga ini telah dimanipulasi oleh kekuasaan selama dua periode pemerintahan Jokowi.
Rocky Gerung, mendorong masyarakat untuk membentuk gerakan, menuntut pembatalan seleksi komisioner KPK yang sedang berlangsung.
Menurut Rocky Gerung, upaya Presiden Jokowi untuk mempertahankan kendali atas KPK terlihat jelas melalui berbagai manuver politik, termasuk dalam proses seleksi saat ini.
Rocky Gerung menilai bahwa selama masa pemerintahan Jokowi, KPK telah kehilangan kekuatannya sebagai lembaga independen pemberantas korupsi.
Undang-undang yang melemahkan KPK, serta indikasi politik sandera yang kerap digunakan sebagai alat tukar dalam koalisi, dianggap sebagai bentuk degradasi moral dan integritas lembaga tersebut.
KPK yang seharusnya menjadi pilar dalam melawan korupsi justru diduga dijadikan alat politik yang pragmatis oleh kekuasaan.
Kritik keras disampaikan terhadap kondisi politik saat ini, di mana pemberantasan korupsi tidak lagi dijalankan berdasarkan etika dan moral, melainkan pertimbangan politik jangka pendek.
Baca Juga: Fahri Hamzah Serang Mahfud MD, Dia Lebih Layak Diadili!
Rocky Gerung mengajak masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil, untuk bersatu dalam gerakan sosial yang menuntut transparansi dan keadilan dalam proses seleksi komisioner KPK.
Ia menilai bahwa hanya melalui aksi bersama, KPK dapat kembali menjadi lembaga yang independen dan berintegritas.
Seruan untuk membatalkan proses seleksi KPK didasarkan pada asumsi bahwa kepemimpinan lembaga ini perlu dihasilkan dari proses yang bersih dan jauh dari manipulasi politik.
Menurut Rocky Gerung, orang-orang yang terlibat dalam seleksi saat ini seharusnya menyadari bahwa mereka sedang terlibat dalam manipulasi kekuasaan, bukan untuk kepentingan negara.
Baca Juga: Aplikasi Pengaduan Bullying, Inovasi Ridwan Kamil untuk Jakarta yang Lebih Aman