Bambang Pacul menyatakan bahwa penolakan tambahan anggaran ini merupakan cerminan dari kondisi keuangan negara yang sedang ketat.
Dia meminta agar ketua KPK, LPSK, dan Komnas HAM melakukan penyesuaian atas kondisi ini dan mengatur ulang rencana anggaran mereka untuk tahun 2025.
"Ini realitas fiskal kita hari ini, jadi mau nggak mau, semuanya harus melakukan adjustment," pungkas Bambang Pacul.***