“Gratifikasi itu memang hanya untuk pejabat penyelenggara negara. Tetapi sebenarnya, kalau KPK mau, ya, itu bisa diusut,” jelasnya.
“Apakah ada kaitannya dengan jabatan saudaranya atau jabatan bapaknya? Kan bisa begitu. Logika-logika hukum itu kan bekerja seperti itu,” terus Mahfud MD.
Dalam hal ini, peran KPK sebagai lembaga antikorupsi sangat krusial untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas yang melanggar hukum, termasuk dalam kasus yang melibatkan keluarga presiden.***
Baca Juga: IKN Kena Potong Anggaran, Rocky Gerung: Prabowo Bisa Batalkan Proyek Ambisius Jokowi