nasional

Mahfud MD Nyatakan Hilangnya ‘Hegemoni’ Jokowi Setelah Demonstrasi Besar-Besaran

Selasa, 3 September 2024 | 21:20 WIB
Jokowi (Tangkap layar youtube keep talking)

Bisnisbandung.com - Setelah demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada 22 Agustus lalu, dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan signifikan.

Menurut Mahfud MD, insiden ini menandai berakhirnya apa yang ia sebut sebagai "hegemoni" Jokowi dalam kancah politik nasional, khususnya dalam konteks Pilkada.

Mahfud MD menilai bahwa gerakan masyarakat sipil dan kampus berhasil menghentikan langkah-langkah hegemonik yang sebelumnya menguasai politik di tingkat pusat hingga daerah.

Sebelum peristiwa tersebut, kekuasaan politik didominasi oleh kelompok tertentu yang berusaha mengendalikan berbagai elemen pemerintahan, termasuk dalam urusan Pilkada.

Baca Juga: Jokowi Cemas Menjelang Lengser, Rocky Gerung: Minta Perlindungan Prabowo?

“Sekarang tidak ada lagi orang yang peduli dengan arahan Pak Jokowi. Koalisi plus mungkin masih dipertahankan di Jakarta karena ada dalam konteks kepentingan politik,” ungkap Mahfud MD di kanal youtubenya.

“Tidak ada lagi cengkeraman Pak Jokowi. Artinya, dia sudah tidak berdaya untuk mengatur-ngatur anaknya sendiri yang pernah menyatakan mau calon,” lanjutnya.

 Namun, dengan meningkatnya kesadaran publik dan reaksi keras dari masyarakat, cengkeraman ini mulai melemah.

Dampak dari hilangnya hegemoni tersebut terlihat dalam berbagai koalisi politik di daerah. Mahfud MD mencatat bahwa kini tidak ada lagi kekuatan dominan yang mampu mengontrol penuh situasi di berbagai wilayah.

Baca Juga: Kang Dedi Mulyadi (KDM) Canangkan Gerakan Ibu Asuh untuk Entaskan Masalah Sosial Lansia

Sebaliknya, koalisi politik yang lebih fleksibel dan cair mulai terbentuk, yang mencerminkan kebangkitan kembali demokrasi di Indonesia.

 Contoh konkret terlihat di Banten dan Jawa Timur, di mana partai-partai yang sebelumnya berada di kubu berlawanan kini bisa berkoalisi untuk kepentingan bersama.

Mahfud MD juga menyoroti bahwa hilangnya hegemoni Jokowi bukan karena keinginan untuk mundur, melainkan karena tekanan publik yang tidak lagi bisa diabaikan.

Baca Juga: IKN Kena Potong Anggaran, Rocky Gerung: Prabowo Bisa Batalkan Proyek Ambisius Jokowi

Halaman:

Tags

Terkini