Bisnisbandung.com - Djarot Saiful Hidayat politisi PDIP menyatakan bahwa Kaesang Pangarep putra bungsu Presiden Jokowi diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada.
Namun menurut Djarot hanya untuk posisi walikota atau bupati bukan untuk gubernur atau wakil gubernur.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya proses demokrasi yang bersih dari segala bentuk intimidasi, paksaan, atau rekayasa oleh penyelenggara pemilu, TNI, polisi, maupun ASN.
Baca Juga: Maraknya Protes Akan Gaya Hidup Mewah, Ini Dia Cara Mencegah Hedonisme!
Djarot menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak manapun.
Dikutip dari youtube kompas, Djarot menegaskan "Penting bagi rakyat untuk bisa memilih calon pemimpin mereka tanpa adanya paksaan atau rekayasa."
Djarot juga memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggapnya telah membuat keputusan berani untuk menjaga integritas konstitusi.
Menurutnya keputusan MK penting untuk mencegah berbagai upaya yang dapat merusak proses demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan dalam Pilkada tetap berada di tangan rakyat.
Meskipun Kaesang diperbolehkan untuk maju sebagai calon walikota atau bupati ada kekhawatiran mengenai upaya untuk mengubah undang-undang Pilkada yang dapat mempengaruhi kriteria pencalonan.
Baca Juga: 4 Cara Menikmati Hidup yang Perlu Kamu Ketahui
Djarot mengingatkan bahwa perubahan undang-undang untuk memaksakan Kaesang sebagai calon gubernur atau wakil gubernur tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat.
Djarot juga menyoroti reaksi publik yang marah dan melakukan demonstrasi sebagai respons terhadap upaya perubahan undang-undang Pilkada.
Ia menyebutkan bahwa energi bangsa seharusnya digunakan untuk membangun demokrasi yang lebih baik bukan terpecah karena perdebatan hukum yang kontraproduktif.
Dalam menghadapi situasi ini, Djarot mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP telah memerintahkan sejumlah anggota partai untuk turun tangan membela mereka yang ditangkap selama demonstrasi.