Baca Juga: Aneka Ragam Perayaan Kemerdekaan Di Berbagai Daerah di Indonesia
Data dari Forest Watch Indonesia (FWI) mengungkapkan bahwa sekitar 20 ribu hektare hutan di area IKN hilang dalam lima tahun terakhir.
Total tutupan hutan alam yang tersisa diwilayah IKN hanya 31.364 hektare, termasuk kawasan hutan mangrove seluas 12.819 hektar.
Komitmen pemerintah untuk menjadikan Nusantara sebagai ‘kota hutan’ dinilai hanya sebatas janji, tanpa langkah nyata untuk melindungi hutan yang tersisa.
Pembangunan IKN juga dianggap sebagai ancaman serius bagi keanekaragaman hayati.
Baca Juga: Aneka Ide Lomba Untuk Merayakan Kemeriahan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia
Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Fathur Roziqin Fen, menyoroti dampak ekologi yang diabaikan dalam proyek tersebut.
"IKN adalah simbol dari ilusi kemegahan dalam perayaan kemerdekaan 79 tahun.
Realitas, seperti konflik agraria, dampak ekologis hingga kriminalisasinya dikaburkan.
Di lapangan menunjukkan bahwa proyek ini justru melahirkan silent victims, seperti orangutan dan bekantan, yang habitatnya terancam oleh pembangunan," katanya.
Baca Juga: Prabowo Subianto: Indonesia Berkomitmen Mendukung Kemerdekaan Palestina dan Gencatan Senjata di Gaza
“Kebijakan ini semakin menandakan masyarakat pesisir belum merdeka dalam mengelola wilayah pesisir dan laut sendiri.
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk habitat flora dan fauna di sekitarnya, kian rentan dikorbankan untuk pembangunan oligarki.
Kebijakan ini menjadi ironi di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini,” kata Direktur Eksekutif Pokja Pesisir Balikpapan, Mappaselle.
Tidak hanya itu, proyek IKN juga telah menguras anggaran negara secara signifikan.