Bisnisbandung.com - Dalam sebuah pernyataan yang diungkapkan di YouTube Indonesia Lawyer Club, politisi PDIP, Deddy Sitorus, menyoroti dugaan politisasi yang dilakukan oleh KPK terhadap PDIP.
Ia menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak ada kaitannya dengan kasus penyuapan Wahyu Setiawan.
Menurutnya, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Hasto, bahkan ada pernyataan dari Saiful Bahri yang menyebutkan bahwa Sekjen PDIP dengan tegas menolak keterlibatan dalam urusan uang.
Baca Juga: Jokowi Minta Maaf Ke Rakyat, Deddy Sitorus: Hanya Sandiwara
Namun, Deddy Sitorus menilai KPK melakukan pemeriksaan yang melebar hingga menyasar pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan kasus tersebut, seperti istri Doni Istikomah, pengacara PDIP, yang dimintai keterangan terkait distribusi suara kepada caleg tertentu.
Selain itu, ajudan Hasto Kristiyanto juga turut dicekal, meskipun menurut Deddy, ajudan tersebut mungkin tidak memiliki paspor dan hanya memiliki sedikit uang di rekening banknya.
Deddy Sitorus menyebut tindakan ini sebagai "dagelan hukum" yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK akibat tekanan politik.
Baca Juga: Rocky Gerung: Jokowi Tak Boleh Dimaafkan
Dengan menegaskan bahwa oknum-oknum KPK tersebut merasa berkuasa karena mendapatkan dukungan dari pihak tertentu, yang diduga berasal dari Mabes Polri.
“Yang kami dengar, oknum ini selalu mengaku, ‘Saya di-backup langsung oleh sono’ maksudnya dari Mabes Polri, sehingga merasa berkuasa melakukan apapun,” jelasnya.
Bahkan, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP dan mantan Presiden RI, merasa tersakiti dengan situasi ini.
Baca Juga: Jelang Pensiun, Jokowi Titip Pesan Penting ke Pejabat Negara
Hal ini bukan hanya dirasakan oleh Megawati, tetapi juga oleh banyak pihak lain, termasuk mantan komisioner KPK, Saut Situmorang, yang pernah mengatakan bahwa KPK "di-remote" atau dikendalikan dari luar.
Deddy Sitorus juga mengutip survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 61% rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi pada KPK.