Bisnisbandung.com - Mahfud MD mantan Menko Polhukam mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mulai menunjukkan ciri-ciri pemerintahan otoriter yang berpotensi mengancam demokrasi.
Selain itu Mahfud MD menyoroti beberapa perilaku eksekutif yang dinilainya sebagai intervensi yang berlebihan.
Menurut Mahfud MD dalam sistem politik yang sehat, lembaga legislatif harus memiliki otonomi dan kebebasan untuk menentukan kebijakan tanpa campur tangan eksekutif.
Baca Juga: Ini Dia Cara Menerapkan Customer Relationship Management Bagi Kemajuan Bisnis Anda!
Namun Menurut Mahfud MD dalam beberapa kasus, keputusan legislatif justru dikendalikan secara tidak langsung oleh pemerintah.
"Sistem demokratis yang sehat mengharuskan pemerintahan untuk netral dan menghormati prinsip-prinsip hukum," ujar Menurut Mahfud MD yang dikutip dari youtube kompas.
Hal ini termasuk di dalamnya kebebasan media yang menjadi penopang transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Baca Juga: Simak Aneka Pilihan Strategi Marketing Bagi Kemajuan Bisnis Anda !
Mahfud MD juga menyoroti pentingnya hukum yang responsif dan partisipatif dalam sebuah negara demokratis.
Menurutnya, undang-undang yang lahir harus mencerminkan aspirasi masyarakat secara umum, bukan hanya kepentingan penguasa semata.
Namun, di bawah pemerintahan otoriter, proses pembuatan hukum cenderung sentralistik dan dipolitisasi untuk memenuhi kepentingan tertentu.
Mahfud MD menekankan Interpretasi hukum pun seringkali dibuat semena-mena dan tidak sesuai dengan semangat undang-undang itu sendiri.
"Dalam rezim otoriter, tafsir hukum dapat dibuka lebar-lebar sesuai keinginan penguasa, tidak terbatas dan seringkali berubah-ubah," tegas Mahfud MD.
Ini berbeda jauh dengan pendekatan tafsir yang terbatas dan berlandaskan hukum yang berlaku dalam sistem demokratis.
Baca Juga: Ini Dia Tahapan Memilih Strategi Marketing Terbaik Untuk Bisnis Anda!