Bisnisbandung.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengklaim bahwa pemerintah belum menerima draf resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
Bahkan menurut Budi Arie baik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia maupun Sekretariat Negara belum menerima draf tersebut hingga saat ini.
Budi Arie menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo juga belum memberikan arahan resmi terkait sikap pemerintah terhadap RUU tersebut.
Baca Juga: ibox Apple Premium Partner Kini Hadir di Kota Bandung, Berikut Keistimewaan yang Ditawarkan
"Hingga saat ini draf resminya belum diterima oleh pemerintah, baik Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia maupun Sekretariat Negara," ujar Budi Arie yang dikutip dari youtube kompas.
"Pemerintah akan menentukan sikap setelah menerima draf resmi RUU Penyiaran tersebut," tambahnya.
Menurut Budi Arie karena draf RUU Penyiaran tersebut belum diterima secara resmi oleh pemerintah.
Maka pihaknya tidak dapat memberikan komentar atau arahan terkait hal tersebut.
"Jadi kita ini mengomentari sesuatu yang belum diterima secara resmi oleh kami," tegasnya.
Selain itu, Budi Arie juga menegaskan prinsip penting untuk menjaga kebebasan pers dan kebebasan berpendapat masyarakat.
"Prinsip untuk menjaga kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat untuk bersuara kita jamin, pemerintah menjamin kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat untuk berbicara," imbuhnya.
Draf RUU Penyiaran yang telah beredar belum dianggap sebagai dokumen resmi oleh pemerintah.
"Begini, sekarang logikanya barang yang belum resmi kita komentari, terus kita kasih arahan gimana, coba," jelasnya.
Baca Juga: Apakah Kamu Sudah Memiliki Attitude yang Baik? Simak 5 Tandanya Berikut ini