Terdapat pandangan bahwa pernyataan tersebut meninggalkan prinsip kejujuran dan analisis ekonomi yang etis.
"Semua hal yang diucapkan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran Seorang ekonom," ucapnya.
Selain itu, ada juga pemaparan tentang hilangnya otoritas moral dan integritas Sri Mulyani dalam peranannya sebagai seorang menteri.
Serta pertanyaan tentang kehilangan identitasnya sebagai seorang feminis yang seharusnya memperhatikan kebutuhan rakyat dalam mengelola ekonomi negara.
Baca Juga: ASBWI dan CSS Sukses Gelar Fun Football Liga Yooscout x Piala Kartini
"Kabinet itu tidak lagi punya dimensi Economic tidak punya lagi dimensi ilmu ekonomi yang ada dimensi seorang ekonomis yang disewa oleh negara untuk berbohong pada publik," jelasnya.
Diskusi ini juga meluas hingga pada isu-isu lebih luas terkait integritas pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan mendekati akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Hal ini menyinggung potensi pengungkapan masalah terkait proyek-proyek nasional strategis dan tantangan dalam tata kelola negara.
Rocky Gerung menekankan "Sri Mulyani kehilangan otoritas moral kehilangan otoritas etiks yang tadinya jadi simbol dia jadi dengan kata lain dia kehilangan otoritas integritasnya."
Baca Juga: Peringatan Hari Kartini: Inspirasi dan Perjuangan Wanita Indonesia
Dalam suasana politik yang semakin memanas menjelang pergantian kepemimpinan, pendekatan kritis terhadap pernyataan publik figur seperti Sri Mulyani menjadi penting.
Analisis Rocky Gerung tentang kebijakan ekonomi dan pertanggungjawaban pemerintah di masa lalu juga menjadi sorotan utama.
Sebagai penutup, polemik seputar pernyataan Sri Mulyani memperlihatkan kompleksitas dan tantangan dalam mengelola perekonomian negara.
Baca Juga: Desakan PDIP Ditolak, KPU RI Tetap Lanjutkan Penetapan Prabowo-Gibran
Rocky Gerung menjelaskan "Mestinya paham bahwa kesulitan rakyat itu tidak ditentukan oleh jumlah ekspor yang menghasilkan dolar."