Jimly berpendapat bahwa setelah pemilu, momentumnya harus dimanfaatkan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut.
Jimly juga menekankan bahwa persoalan ini tidak hanya sebatas menang atau kalah di MK, tetapi juga bagaimana negara ini harus dibenahi dari segi etika dan modernisasi kelembagaan politik.
Pandangan ini mencerminkan harapan Jimly Asshiddiqie untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi bangsa kedepannya.
Pesan yang disampaikan Jimly mengandung makna mendalam, bahwa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berdaulat hukum, harus mampu menerima keputusan lembaga pengadilan tertinggi dengan lapang dada.
Baca Juga: Analisis Kritis Deddy Sitorus: Dikit-Dikit Salah Jokowi, Benarkah Semua Berasal dari Jokowi?
Namun, bagaimana kita, sebagai warga negara Indonesia, menyikapi pesan tersebut?
Menyikapi putusan MK bukanlah semata-mata tugas pemerintah atau elite politik, melainkan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari masyarakat.
Kita dituntut untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati proses hukum yang telah berjalan, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Kehadiran kita sebagai bagian dari masyarakat haruslah menjadi benteng kestabilan, bukan malah menjadi pemicu ketegangan.
Hasil putusan MK nantinya akan membawa implikasi besar bagi Indonesia kedepannya.
Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Jokowi terkait Politik Dinasti dan Penurunan Demokrasi
Ini menjadi saat yang krusial bagi negara untuk menunjukkan kedewasaan politik dan hukumnya.
Bagaimana putusan tersebut diputuskan dan diterima akan menjadi cerminan bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Dalam hal ini, kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal proses ini, memberikan dukungan kepada lembaga hukum, dan menghindari upaya-upaya yang dapat mengganggu ketertiban sosial.
Tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidaklah ringan. Di tengah dinamika politik yang begitu kompleks, kesatuan dan persatuan bangsa menjadi harga mati yang harus dijaga.