Bisnisbandung.com - Praktik politik uang atau yang lebih dikenal dengan money politics kerap menjadi sorotan dalam dunia politik di Indonesia.
Namun, menurut Yusril ahli hukum yang juga politisi perbedaan mendasar terdapat antara bantuan sosial (Bansos) dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan Politik Uang.
Menurut Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah memiliki esensi yang berbeda dengan Politik Uang yang kerap terjadi.
Baca Juga: Erick Thohir Meminta Penyesuaian Jadwal Liga 1 dengan Agenda Timnas Indonesia
Dalam penjelasannya, Yusril mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya lebih banyak dialokasikan untuk subsidi daripada bansos.
Subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik menjadi dua hal terbesar dalam anggaran tersebut.
Yang menarik adalah pandangan Yusril terkait persepsi masyarakat terhadap bansos dan subsidi.
Ia menyebutkan bahwa penerima bantuan sering kali merasa berhutang budi kepada pemerintah karena menerima bantuan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah memiliki implikasi psikologis yang cukup dalam bagi penerimanya.
Baca Juga: Manchester United Menyelenggarakan Bukber (Buka Bersama) sebagai Tanda Toleransi.
Dikutip dari youtube kompas, Yusril menjelaskan "Subsidi pemerintah itu beda dengan money politic, itu betul,"
Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah konferensi pers pasca sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/4/2024).
Namun demikian, Yusril juga menekankan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara uang yang berasal dari bansos dan uang politik yang diberikan oleh calon kepala daerah dalam konteks pemilihan kepala daerah.
Perbedaan ini, menurutnya, perlu dipahami secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam diskusi dan penilaian.