Bisnisbandung.com - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma'ruf Amin merespon soal isu pemanggilan 4 menteri Jokowi sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Ma'ruf Amin pihaknya mengaku sama sekali tidak keberatan atas permintaan kubu 01 dan 03 tersebut untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi atas dugaan politisasi bansos di sidang MK.
"Jadi memang mungkin MK memerlukan penjelasan lebih banyak ya, karena (masalahnya) muncul kan di sidang MK, saya kira bagi kita tidak ada masalah, karena itu kan penjelasan," ucap Ma'ruf Amin di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk, Banten, pada Selasa (2/4/2024).
Baca Juga: Rocky Gerung: Prof. Yusril Dilema Moral Antara Etika dan Politik dalam Bela Gibran
Bahkan ia mengatakan sudah sewajarnya 4 menteri Jokowi itu hadir untuk memberikan penjelasan atas dugaan politisaasi bansos yang menguntungkan paslon 02 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
"Saya kira kan MK memerlukan penjelasan, siapapun tentu harus hadir ya, harus, dan saya kira itu kewajiban konstitusional," ucapnya.
Saat ditanya apakah pihak istana memberikan arahan tertentu kepada 4 menteri Jokowi yang akan dipanggil di sidang MK. Ma'ruf mengatakan hal tersebut sama sekali tidak benar.
Baca Juga: Kekhawatiran Rocky Gerung terhadap Endorsement Power Presiden Jokowi
"Saya kira tidak ada arahan, karena mereka sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya, dengan tugas pokoknya, dan mereka sudah menguasai serta tahu masalah," ujar Ma'ruf Amin.
"Jadi tidak perlu ada arah-arahan. Karena mereka kan sudah tahu apa yang mereka jalankan, saya kira tidak ada masalah," sambungnya.
Ma'ruf pun mengatakan dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim MK apakah keempat menteri Jokowi tersebut bersalah atau tidak atas dugaan politisasi bansos di Pemilu 2024.
Baca Juga: Romo Magnis Suseno: Penggunaan Bansos untuk Pemilu Sama dengan Pencurian
"Itu nantilah setelah para menteri sudah dimintai penjelasannya, tentu akan semakin jelas nanti keadaannya," kata Ma'ruf Amin.
Diketahui keempat menteri yang diminta oleh kubu 01 dan 03 untuk hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.***