Bisnisbandung.com - Politisi PDIP Deddy Sitorus menegaskan bahwa hak angket bukan sekadar upaya politik biasa.
Melainkan bagian integral dari usaha untuk menyelamatkan demokrasi yang saat ini tengah rapuh.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kondisi politik dan pemilu yang dinilainya telah merusak fondasi demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Sehat dan Glowing dengan 4 Tips Sederhana Mengatasi Jerawat Punggung
Dikutip dari youtube PDIP, Menurut Deddy Sitorus hak angket bukanlah semata tentang hasil pemilu, tetapi lebih kepada perbaikan perilaku kekuasaan yang tengah merajalela.
Ia menegaskan bahwa jika terdapat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, seharusnya dilakukan pengaduan ke lembaga yang berkompeten.
Seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan hanya mengandalkan hasil pemilu sebagai satu-satunya penentu.
"Saat ini, demokrasi kita sudah dirusak secara luar biasa. Ini bukan hanya masalah pemilu, tetapi juga perilaku penguasa dari hulu ke hilir," ujar Sitorus.
Baca Juga: Lampu Padam Saat Diskusi Dirty Vote di UIN Bandung, Siapa yang Salah?
Ia menyoroti bagaimana instrumen kekuasaan bekerja untuk mempengaruhi dan memfasilitasi pihak-pihak tertentu.
Terutama selama masa kampanye, pencoblosan, dan penghitungan suara.
Deddy Sitorus menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mampu menutupi fakta bahwa ada ketidakadilan yang masif.
Ia merinci bagaimana instrumen kekuasaan turut memengaruhi keputusan-keputusan yang seharusnya netral.
Baca Juga: 5 Tanda Kamu Harus Segera Resign Dari Pekerjaan Kamu Saat Ini