Anies juga menyarankan adanya mekanisme transparan untuk menyelesaikan perselisihan guna menghindari proses hukum yang panjang.
Dalam tanggapannya, Anies menyatakan bahwa langkah konkret dapat diambil dengan membuat peta kepemilikan tanah yang lengkap dan transparan di setiap daerah.
Ini akan membantu notaris dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih jelas dan mengurangi celah bagi mafia tanah untuk beroperasi.
Baca Juga: 3 Faktor Jepang Mengalami Krisis Demografi, Negara Matahari Terbit Ini Sekarang Dikuasai Lansia
Hal ini mencerminkan urgensi penanganan serius terhadap praktik mafia tanah yang semakin merajalela di Jakarta.
Diharapkan, langkah-langkah strategis yang diusulkan dapat segera diimplementasikan untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sektor pertanahan di ibu kota.***