Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan waktu kerja dan sumber daya negara selama periode kampanye.
Meskipun rekomendasi ini terbilang kontroversial, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa evaluasi ini bukanlah upaya untuk menghukum.
Tetapi untuk menjaga integritas proses politik dan keseimbangan kinerja pemerintah.
Baca Juga: Bukan sembarangan, Deretan Menteri yang mendukung Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024
"Jika hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran yang signifikan, sebaiknya mereka mundur untuk mencegah dampak negatif," katanya.
Pandangan Ma'ruf Amin ini menciptakan pembicaraan hangat di kalangan politisi dan masyarakat.***