Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan waktu kerja dan sumber daya negara selama periode kampanye.
Meskipun rekomendasi ini terbilang kontroversial, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa evaluasi ini bukanlah upaya untuk menghukum.
Tetapi untuk menjaga integritas proses politik dan keseimbangan kinerja pemerintah.
Baca Juga: Bukan sembarangan, Deretan Menteri yang mendukung Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024
"Jika hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran yang signifikan, sebaiknya mereka mundur untuk mencegah dampak negatif," katanya.
Pandangan Ma'ruf Amin ini menciptakan pembicaraan hangat di kalangan politisi dan masyarakat.***
Artikel Terkait
Kritik Tajam Okky Madasari, Makan Siang Gratis Bukan Solusi Stunting!
Karangan Bunga Penuhi Asrama TNI Boyolali Pasca Insiden Penganiayaan Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD
Hasan Nasbi Soroti Soliditas Pemilih Suara Anies Baswedan Sebagai Kunci Sulit Direbut
Kontroversi Politik, Gus Yahya Menentang Politik Identitas yang Menyalahgunakan Agama
Selangkah Lagi Jadi Presiden, Kisah Menarik Yusril Ihza Mahendra dalam Dunia Politik
Sosok Anies Baswedan Menurut Politisi Golkar Maman Abdurahman