Bisnisbandung.com - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menilai Gibran Rakabuming Raka
Yang tetap maju di Pilpres 2024 usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
Menunjukkan bahwa keluarga Presiden Joko Widodo sudah terlena dengan kekuasaan.
Baca Juga: Mahfud Buka Suara Terkait Putusan MKMK Mengenai Pelanggaran Etika Hakim MK
"Sebenernya ini menunjukkan preseden. Pertama, Jokowi sekeluarga terlalu terlena, karena mereka jadi walikota, gubernur, presiden 2 periode.
Memang kekuasaan itu melenakan, meninabobokan," katanya saat dihubungi, Rabu (8/11).
Menurutnya, benteng terakhir dari politik yang mengacaukan moralitas dan melanggar etik adalah sanksi sosial.
Itu bisa diberikan rakyat pada pihak yang mendapat manfaat dari putusan MK tersebut.
"Lagi-lagi cara menghukumnya adalah sanksi sosial. Jangan memilih pasangan capres-cawapres yang memiliki dampak elektoral dari putusan MK tersebut," jelasnya.
Sebelumnya putusan MKMK menyebut adanya pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman
Dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres.
Baca Juga: Keputusan MKMK Resmi Berhentikan Anwar Usman Dari Ketua MK, Begini Nasib Gibran Ke Depannya
Bahkan MKMK mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK dan dilarang ikut menyidangkan sengketa Pemilu 2024.
Namun, Koalisi Indonesia Maju menegaskan tetap akan mengusung Gibran sebagai Cawapres, meskipun putusan MKMK menyatakan
Terjadi pelanggaran dalam proses pengambilan putusan MK yang memberikan karpet merah kandidasi Gibran.